Indonesia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Isu Nonjob di Pemprov Sulsel, BKD: Efek Reformasi Birokrasi

Ilustrasi ASN

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan angkat bicara perihal adanya isu sejumlah ASN yang dinonjob.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Sulawesi Selatan, Zakiyah Assegah, mengatakan menjelaskan proses mutasi pejabat di Pemprov Sulsel selama ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Salah satu dampak dari Reformasi birokrasi adalah Restrukturisasi organisasi. Perubahan dan pembaharuan Struktur Kelembagaan ini berdampak pada pengurangan jabatan pada struktur organisasi. Sehingga akan mengakibatkan ASN kehilangan jabatannya,” kata Zakiyah.

Selain itu, parameter lainnya dengan penilaian integritas, kinerja, reformasi birokrasi, serta perubahan struktur OPD.

Dalam proses mutasi, demosi dan penonaktifan pejabat, dilakukan sesuai hasil penilaian. Mutasi ini berpedoman pada aturan mulai PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Tepatnya di Pasal 54 tentang persyaratan dan pengangkatan jabatan administrasi dan Pasal 64 tentang Pemberhentian dari jabatan Administrasi.

“Salah satu upaya untuk mengetahui kinerja ASN adalah melalui asesment. Hasil asesment inilah yang menjadi dasar penilaian pimpinan untuk menempatkan ASN sesuai dengan kemampuannya,” pungkasnya.

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Sulsel memberikan klarifikasi atas beredarnya surat tertanggal 6 September 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel di Makassar, Ketua DPRD Sulsel dan Ketua Komisi A DPRD Sulsel.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: